BEDANYA KOPRASI DENGAN CU (CREDIT UNION)

Secara umum Koperasi adalah organisasi bisnis yang dimiliki dan dioperasikan oleh orang-seorang demi kepentingan bersama. Koperasi melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Umumnya koperasi dikendalikan secara bersama oleh seluruh anggotanya, di mana setiap anggota memiliki hak suara yang sama dalam setiap keputusan yang diambil koperasi.

·         Prinsip koperasi

Prinsip koperasi adalah suatu sistem ide-ide abstrak yang merupakan petunjuk untuk membangun koperasi yang efektif dan tahan lama. Di Indonesia sendiri telah dibuat UU no. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian. Prinsip koperasi menurut UU no. 25 tahun 1992 adalah:

1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka
2. Pengelolaan dilakukan secara demokrasi
3. Pembagian SHU dilakukan secara adil sesuai dengan jasa usaha masing-masing anggota
4. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal
5. Kemandirian
6. Pendidikan perkoperasian
7. Kerjasama antar koperasi

Fungsi dan peran koperasi Indonesia

Menurut Undang-undang No. 25 tahun 1992 Pasal 4 dijelaskan bahwa koperasi memiliki fungsi dan peranan antara lain yaitu mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota dan masyarakat, berupaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia, memperkokoh perekonomian rakyat, mengembangkan perekonomian nasional, serta mengembangkan kreativitas dan jiwa berorganisasi bagi pelajar bangsa.

Pengurus

Pengurus koperasi dipilih dari kalangan dan oleh anggota dalam suatu rapat anggota. Ada kalanya rapat anggota tersebut tidak berhasil memilih seluruh anggota Pengurus dari kalangan anggota sendiri. Hal demikian umpamanya terjadi jika calon-calon yang berasal dari kalangan-kalangan anggota sendiri tidak memiliki kesanggupan yang diperlukan untuk memimpin koperasi yang bersangkutan.

Sedangkan KOPERASI KREDIT (CREDIT UNION)
adalah koperasi yang mempunyai usaha tunggal, yakni simpan-pinjam sebagai usaha atau bisnis utamanya. Koperasi kredit ini biasanya muncul atas prakarsa dan mufakat sekelompok orang yang merasa mempunyai kesamaan kebutuhan dan kepentingan untuk menggerakkan suatu modal bersama, terutama yang berasal dari simpanan untuk dipinjamkan diantara sesama mereka, dengan tingkat bunga yang memadai sesuai dengan kesepakatan bersama.

·         Koperasi credit union memiliki tiga prinsip utama yaitu:

1. asas swadaya (tabungan hanya diperoleh dari anggotanya)
2. asas setia kawan (pinjaman hanya diberikan kepada anggota), dan
3. asas pendidikan dan penyadaran (membangun watak adalah yang utama; hanya yang berwatak baik yang dapat diberi pinjaman)

Ciri-ciri Koperasi Kredit union

Disini kita sangat dapat merasakan bahwa koperasi berbeda dengan badan usaha lainnya. Tidak seperti badan usaha lain, koperasi mempunyai ciri-ciri sebagai berikut.
 

1. Koperasi merupakan kumpulan orang-orang, dan bukan kumpulan modal. Ini berbeda dengan badan usaha yang lainnya. Bentuk usaha lainnya yang lebih dipentingkan adalah modal. Dalam koperasi yang lebih utama adalah orangnya. Maka, setiap anggota dianggap penting dalam koperasi.
2. Kedudukan anggota dalam koperasi sederajat atau setara (sama tinggi). Tidak ada anggota koperasi yang lebih tinggi. Sebaliknya, tidak ada juga anggota kopearsi yang lebih rendah. Dengan kesetaraan keanggotaan seperti ini setiap anggota koperasi mendapatkan perlakuan yang sama. Mereka bekerja bersama-sama dan melakukan tugas masing-masing dengan hak yang sama.
3. Semua kegiatan koperasi Indonesia harus didasarkan atas kesadaran para anggotanya, bukan karena adanya dorongan dengan terpaksa. Kesadaran ini akan muncul dari dalam hati setiap anggota karena mereka merasakan sendiri keuntungan yang diperoleh dari koperasi.
4. Tujuan Koperasi Indonesia benar-benar merupakan kepentingan bersama para anggotanya.Tujuannya meningkatkan kemakmuran para anggotanya.

PEREKONOMIAN INDONESIA

TUGAS PERTAMA 1. Jelaskan Perekonomian Indonesia: • Sistem perekonomian Indonesia sangat menentang adanya sistem Free Fight Liberalism, Etatisme (Ekonomi Komando), dan Monopoli • Perkembangan sistem ekonomi Indonesia setelah Orde Baru JAWAB : Dengan demikian sistem perekonomian Indonesia menentang Free Fight Liberalism, Etatisme (Ekonomi Komando) dan Monopoli. • Free fight liberalism: adanya kebebasan usaha yang tidak terkendali sehingga memungkinkan terjadinya eksploitasi kaum ekonomi yang lemah, dengan akibat semakin bertambah luasnya jurang pemisah si kaya dan simiskin. • Etatisme: keikutsertaan pemerintah yang terlalu dominan sehingga mematikan motifasi dan kreasi dari masyarakat untuk berkembang dan bersaing secara ketat. • Monopoli: suatu bentuk pemusatan ekonomi pada satu kelompok tertentu, sehingga tidak memberikan pilihan lain bagi konsumen. Perkembangan sistem ekonomi Indonesia pada saat orde baru Pada orde baru sistem ekonomi yang dianut Bangsa Indonesia adalah sistem demokrasi ekonomi. Sistem demokrasi ini bertahan sampai masa reformasi. Kemudian pemerintah pada masa reformasi melaksanakan sistem ekonomi yang berlandaskan ekonomi kerakyatan, sistem ini masih berlaku di Indonesia. Awal orde baru diwarnai dengan masa-masa rehabilitasi, perbaikan hampir diseluruh sektor kehidupan tidak terkecuali sektor ekonomi. Rehabilitasi ini utamanya ditujukan untuk: • Membersihkan segala aspek kehidupan dari sisa-sisa faham dan sistem perekonomian yang lama. • Menurunkan dan mengendalikan laju inflasi yang saat itu sangat tinggi, yang berakibat terhambatnya proses penyembuhan dan peningkatan kegiatan ekonomi secara umum. Adapun pada masa tersebut, pemerintah peralihan menetapkan beberapa langkah perioritas kebijakan ekonomi sebagai berikut : a. Memerangi inflasi b. Mencukupkan stok cadangan bahan pangan terutama beras c. Merehabilitasi prasarana perekonomian d. Meningkatkan ekspor e. Menyediakan/menciptakan lapangan kerja f. Mengundang kembali investor asing TUGAS KEDUA 1. Apa yang dimaksud tiga pelaku ekonomi (agen-agen pemerintah dalam pembangunan ekonomi) yaitu : Sektor Pemerintah, Sektor Swasta dan Koperasi. 2. Jelaskan tentang : peranan BUMN dan peranan koperasi dalam sistem perekonomia Indonesia. JAWAB: 1. Agen-agen pemerintah dalam pembangunan ekonomi • Sektor pemerintah: kestabilan yang mendukung kegiatan ekonomi, pekmerataan hasil ekonomi, pertumbuhan kegiatan ekonomi. Pemerintah sebagai Pelaku Kegiatan Ekonomi Peran pemerintah sebagai pelaku kegiatan ekonomi berarti pemerintah melakukan kegiatan konsumsi, produksi, dan distribusi. 1 . Kegiatan produksi Pemerintah dalam menjalankan perannya sebagai pelaku ekonomi, mendirikan perusahaan negara atau sering dikenal dengan sebutan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Sesuai dengan UU No. 19 Tahun 2003, BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. BUMN dapat berbentuk Perjan (Perusahaan Jawatan), Perum (Perusahaan Umum), dan Persero (Perusahaan Perseroan). BUMN memberikan kontribusi yang positif untuk perekonomian Indonesia. Pada sistem ekonomi kerakyatan, BUMN ikut berperan dalam menghasilkan barang atau jasa yang diperlukan dalam rangka mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pelaksanaan peran BUMN tersebut diwujudkan dalam kegiatan usaha hampir di seluruh sektor perekonomian, seperti sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, manufaktur, pertambangan, keuangan, pos dan telekomunikasi, transportasi, listrik, industri, dan perdagangan serta konstruksi. BUMN didirikan pemerintah untuk mengelola cabang-cabang produksi dan sumber kekayaan alam yang strategis dan menyangkut hajat hidup orang banyak. Misalnya PT Dirgantara Indonesia, PT Perusahaan Listrik Negara, PT Kereta Api Indonesia (PT KAI), PT Pos Indonesia, dan lain sebagainya. Perusahaan-perusahaan tersebut didirikan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, serta untuk mengendalikan sektor-sektor yang strategis dan yang kurang menguntungkan. 2 .Kegiatan konsumsi pemerintah juga berperan sebagai pelaku konsumsi. Pemerintah juga membutuhkan barang dan jasa untuk menjalankan tugasnya. Seperti halnya ketika menjalankan tugasnya dalam rangka melayani masyarakat, yaitu mengadakan pembangunan gedung-gedung sekolah, rumah sakit, atau jalan raya. Tentunya pemerintah akan membutuhkan bahan-bahan bangunan seperti semen, pasir, aspal, dan sebagainya. Semua barang-barang tersebut harus dikonsumsi pemerintah untuk menjalankan tugasnya. Contoh-contoh mengenai kegiatan konsumsi yang dilakukan pemerintah masih banyak, seperti membeli barang-barang untuk administrasi pemerintahan, menggaji pegawai-pegawai pemerintah, dan sebagainya. 3 .Kegiatan distribusi Selain kegiatan konsumsi dan produksi, pemerintah juga melakukan kegiatan distribusi. Kegiatan distribusi yang dilakukan pemerintah dalam rangka menyalurkan barang-barang yang telah diproduksi oleh perusahaanperusahaan negara kepada masyarakat. Misalnya pemerintah menyalurkan sembilan bahan pokok kepada masyarakat-masyarakat miskin melalui BULOG. Penyaluran sembako kepada masyarakat dimaksudkan untuk membantu masyarakat miskin memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan distribusi yang dilakukan oleh pemerintah harus lancar. Apabila kegiatan distribusi tidak lancar akan memengaruhi banyak faktor seperti terjadinya kelangkaan barang, harga barang-barang tinggi, dan pemerataan pembangunan kurang berhasil. Oleh karena itu, peran kegiatan distribusi sangat penting. Betapa penting peranan BUMN dalam sistem perekonomian Indonesia dapat dilihat dari maksud dan tujuan dari kegiatan PERJAN , PERUM dan PERSERO, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1983,sebagai berikut : 1. Memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian negara pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya. 2. Mengadakan pemupukan keuntungan/pendapatan 3. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa barang dan jasa yang bermutu dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak. 4. Menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi. 5. Menyelenggarakan kegiatan usaha yang bersifat melengkapi kegiatan swasta dan koperasi dengan antara lain menyediakan kebutuhan masyarakat ,baik dalam bentuk barang maupun dalam bentuk jasa dengan memberikan pelayanan yang bermutu dan memadai. • Sektor Swasta: pertumbuhan kegiatan ekonomi, pemerataan hasil ekonomi, kestabilan yang mendukung kegiatan ekonomi. Sektor Swasta terdiri dari rumah tangga dan perusahaan a. Rumah Tangga Keluarga Rumah tangga keluarga adalah pelaku ekonomi yang terdiri atas ayah, ibu, anak, dan anggota keluarga lainnya. Rumah tangga keluarga termasuk kelompok pelaku ekonomi yang cakupan wilayahnya paling kecil. Rumah tangga keluarga adalah pemilik berbagai faktor produksi. Faktor-faktor produksi yang terdapat pada rumah tangga keluarga antara lain tenaga kerja, tenaga usahawan, barang-barang modal, kekayaan alam, dan harta tetap (seperti tanah dan bangunan). b. Perusahaan Perusahaan adalah organisasi yang dikembangkan oleh seseorang atau sekumpulan orang dengan tujuan untuk menghasilkan berbagai jenis barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat.. Berdasarkan lapangan usahanya, perusahaan yang ada dalam perekonomian dapat dibedakan menjadi tiga golongan, yaitu industri primer, industri sekunder, dan industri tersier. 1. Industri primer adalah perusahaan yang mengolah kekayaan alam dan memanfaatkan faktor-faktor produksi yang disediakan oleh alam. Contohnya, pertanian, pertambangan, perikanan, kehutanan, peternakan. 2. Industri sekunder adalah perusahaan-perusahaan yang menghasilkan barang industri atau perusahaan-perusahaan yang mengolah barang setengah jadi menjadi barang jadi dan siap untuk dikonsumsi masyarakat. Contohnya: perusahaan mobil, sepatu,pakaian. 3. Industri tersier adalah industri yang menghasilkan jasa-jasa perusahaan yang menyediakan pengangkutan (transportasi), menjalankan perdagangan, memberi pinjaman, dan menyewakan bangunan. Selain berperan sebagai produsen, perusahaan juga sebagai pelaku konsumsi. Perusahaan akan membutuhkan berbagai bentuk faktor produksi seperti bahan baku, bahan penolong, tenaga kerja, mesin, dan lain sebagainya. Semua itu dapat diperoleh dengan cara membeli dari rumah tangga keluarga atau rumah tangga pemerintah (negara). Misalnya, perusahaan roti, akan membutuhkan telur, tepung terigu, gula pasir, bahan pengembang, tenaga kerja, oven, dan sebagainya. Barang-barang tersebut dikonsumsi perusahaan untuk memperlancar proses produksi. • Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Koperasi di Indonesia tidak semata-mata dipandang sebagai bentuk perusahaan yang mempunyai asas dan prinsip yang khas, namun koperasi juga dipandang sebagai alat untuk membangun sistem perekonomian Indonesia. Koperasi diharapkan dapat mengembangkan potensi ekonomi rakyat dan mewujudkan demokrasi ekonomi yang sesuai dengan yang diamanatkan dalam UUD 1945. 2. A. Peranan BUMN Pemerintah ikut berperan dalam menghasilkan barang dan atau jasa yang diperlukan dalam rangka mewujudkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Hal ini sesuai dengan UUD 1945 Pasal 33 ayat (2), yang berbunyi: “Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara”. Pelaksanaan peran pemerintah dalam kegiatan produksi diwujudkan dalam kegiatan usaha hampir di seluruh sektor perekonomian. Sebagai pelaksana kegiatan produksi pemerintah mendirikan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Berikut ini maksud dan tujuan pendirian BUMN berdasarkan UU Nomor 19 Tahun 2003. 1. Memberikan sumbangan bagi perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya. 2. Mencari keuntungan. 3. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi orang banyak. 4. Menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi. 5.Turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat. B. PERAN KOPERASI Sebagaimana dikemukakan dalam pasal 4 UU No. 25 Tahun 1992, fungsi dan peran koperasi di Indonesia seperti berikut ini. 1. Membangun dan mengembangkan potensi serta kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial. Potensi dan kemampuan ekonomi para anggota koperasi pada umumnya relatif kecil. Melalui koperasi, potensi dan kemampuan ekonomi yang kecil itu dihimpun sebagai satu kesatuan, sehingga dapat membentuk kekuatan yang lebih besar. Dengan demikian koperasi akan memiliki peluang yang lebih besar dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat pada umumnya dan anggota koperasi pada khususnya. 2. Turut serta secara aktif dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan manusia dan masyarakat. Selain diharapkan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi para anggotanya, koperasi juga diharapkan dapat memenuhi fungsinya sebagai wadah kerja sama ekonomi yang mampu meningkatkan kualitas kehidupan manusia dan masyarakat pada umumnya. Peningkatan kualitas kehidupan hanya bisa dicapai koperasi jika ia dapat mengembangkan kemampuannya dalam membangun dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggota-anggotanya serta masyarakat disekitarnya. 3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional. Koperasi adalah satu-satunya bentuk perusahaan yang dikelola secara demokratis. Berdasarkan sifat seperti itu maka koperasi diharapkan dapat memainkan peranannya dalam menggalang dan memperkokoh perekonomian rakyat. Oleh karena itu koperasi harus berusaha sekuat tenaga agar memiliki kinerja usaha yang tangguh dan efisien. Sebab hanya dengan cara itulah koperasi dapat menjadikan perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional. 4. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi Sebagai salah satu pelaku ekonomi dalam sistem perekonomian Indonesia, koperasi mempunyai tanggung jawab untuk mengembangkan perekonomian nasional bersama-sama dengan pelaku-pelaku ekonomi lainnya. Namun koperasi mempunyai sifat-sifat khusus yang berbeda dari sifat bentuk perusahaan lainnya, maka koperasi menempati kedudukan yang sangat penting dalam sistem perekonomian Indonesia. Dengan demikian koperasi harus mempunyai kesungguhan untuk memiliki usaha yang sehat dan tangguh, sehingga dengan cara tersebut koperasi dapat mengemban amanat dengan baik. Sumber berita : • http://fathiyyahmustamar.wordpress.com/2012/03/06/sistem-perekonomian-indonesia-4-2/ • http://andicarissa.wordpress.com/2011/12/17/peran-koperasi-dalam-perekonomian-indonesia/ • http://sarahlistiarakhma.wordpress.com/2011/04/26/pelaku-utama-dalam-perekonomian-indonesia/ 

 

KELOMPOK 5:
1.EDY SUSANTO
2.MUHAMMAD PUTRA IRMANDA
3.INSAN KAMIL
4.ANGGA PRANA FAISAL

KELAS: 1EB22 

MASALAH KEMISKINAN DAN KESENJANGAN PENDAPATAN DI INDONESIA

BAB 1 PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Sebelum membahas mengenai kemiskinan dan kesenjangan pendapatan kita membahas apa penyebab dan latar belakang terjadinya kemiskinan. Karena kemiskinan menjadi satu masalah yang besar dari dulu hingga sekarang apalagi sejak terhempas dengan pukulan krisis ekonomi dan moneter yang terjadi sejak tahun 1997. Kemiskinan seringkali dianggap sebagai gejala rendahnya tingkat kesejahteraan semata padahal dasarnya kemiskinan merupakan gejala yang bersifat komplek dan menyeluruh. Beban kemiskinan yang paling besar terletak pada kelompok-kelompok tertentu. Kaum perempuan pada umumnya merupakan pihak yang paling dirugikan. Karena kita wanita sering menanggung beban hidup yang lebih berat daripada kaum pria. Berbagai upaya dan kebijakan pembangunan telah dilakukan pemerintah selama ini terutama untuk memberikan peluang pada masyarakat miskin untuk meningkatkan kesejateraan. Salah satu bentuk upaya tersebut melalui pendekatan pemberdayaan keluarga yang mengacu pada UU No.10 tahun 1992 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahteraan yang pelaksanaannya diatur dalam inpres nomor 3 tahun 1996 tentang pembangunan keluarga sejahtera dalam rangka peningkatan penanggulangan kemiskinan. B. PERMASALAHAN POKOK Makalah ini akan membahas tentang masalah-masalah : 1. Kemiskinan Di Indonesia 2. dampak dari kemiskinan 3. upaya pngentasan kemiskinan Masalah-masalah ini diangkat dengan asumsi bahwa nyatanya di jaman globalisasi seperti sekarang ini, kemiskinan di Indonesia masih saja merajalela dan seperti tak kunjung usai. masalah ini menimbulkan masalah-masalah baru seperti pengangguran,dan kekerasan yang belakangan ini sering terjadi di Indonesia dan akhirnya pembangunan ekonomi Indonesia tidak berjalan lancar. Sebelum membahas mengenai kemiskinan dan kesenjangan pendapatan kita membahas apa penyebab dan latar belakang terjadinya kemiskinan. Karena kemiskinan menjadi satu masalah yang besar dari dulu hingga sekarang apalagi sejak terhempas dengan pukulan krisis ekonomi dan moneter yang terjadi sejak tahun 1997. Kemiskinan seringkali dianggap sebagai gejala rendahnya tingkat kesejahteraan semata padahal dasarnya kemiskinan merupakan gejala yang bersifat komplek dan menyeluruh. Beban kemiskinan yang paling besar terletak pada kelompok-kelompok tertentu. Kaum perempuan pada umumnya merupakan pihak yang paling dirugikan. Karena kita wanita sering menanggung beban hidup yang lebih berat daripada kaum pria. Berbagai upaya dan kebijakan pembangunan telah dilakukan pemerintah selama ini terutama untuk memberikan peluang pada masyarakat miskin untuk meningkatkan kesejateraan. Salah satu bentuk upaya tersebut melalui pendekatan pemberdayaan keluarga yang mengacu pada UU No.10 tahun 1992 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahteraan yang pelaksanaannya diatur dalam inpres nomor 3 tahun 1996 tentang pembangunan keluarga sejahtera dalam rangka peningkatan penanggulangan kemiskinan. C. LANDASAN TEORI Masalah kemiskinan memang telah lama ada sejak dahulu kala. Pada masa lalu umumnya masyarakat menjadi miskin bukan karena kurang pangan, tetapi miskin dalam bentuk minimnya kemudahan atau materi. Dari ukuran kehidupan modern pada masakini mereka tidak menikmati fasilitas pendidikan, pelayanan kesehatan, dan kemudahan-kemudahan lainnya yang tersedia pada jaman modern. Kemiskinan sebagai suatu penyakit sosial ekonomi tidak hanya dialami oleh negara-negara yang sedang berkembang, tetapi juga negara-negara maju, seperti Inggris dan Amerika Serikat. Negara Inggris mengalami kemiskinan di penghujung tahun 1700-an pada era kebangkitan revolusi industri yang muncul di Eropah. Pada masa itu kaum miskin di Inggris berasal dari tenaga-tenaga kerja pabrik yang sebelumnya sebagai petani yang mendapatkan upah rendah, sehingga kemampuan daya belinya juga rendah. Mereka umumnya tinggal di permukiman kumuh yang rawan terhadap penyakit sosial lainnya, seperti prostitusi, kriminalitas, pengangguran. Program pemberdayaan masyarakat miskin harus dirancang berdasarkan analisa yang mendalam tentang kemiskinan dan faktor sosial ekonomi lainnya. Dalam konteks Indonesia dan negara berkembang lainnya, masyarakat menjadi miskin bukan karena malas, melainkan karena produktifitasnya rendah. Produktivitas yang rendah itu diakibatkan oleh kurangnya akses dalam bidang ekonomi ( modal ), kesehatan dan pendidikan.Tertutupnya akses masyarakat miskin dalam berbagai bidang terutama ekonomi, kesehatan dan pendidikan menyebabkan mereka sulit melakukan mobilitas vertikal dan terjebak dalam lingkaran setan kemiskinan (vicious circle of poverty). Masyarakat miskin tidak punya sumberdaya ekonomi (uang) atau dengan kata lain pendapatannya rendah. Pendapatan rendah menyebabkan tingkat kesehatan dan pendidikan rendah, sehingga produktivitasnya pun rendah. Produktivitas rendah berdampak pada pendapatan yang rendah pula begitu juga seterusnya. Jadi, salah satu jalan pengentasan kemiskinan adalah dengan cara memutus mata rantai kemiskinan tersebut. Dan salah satu caranya adalah dengan membuka akses modal kepada masyarakat miskin sehingga mereka dapat meningkatkan pendapatan sekaligus mengakumulasi modalnya hingga semakin meningkat secara gradual, pada akhirnya kesejahteraan akan meningkat. Kesejahteraan yang meningkat akan meningkatkan pula tingkat pendidikan dan kesehatan dan seterusnya. BAB 2 ISI + GAMBAR Konsep lingkaran kemiskinan (vicious circle of proverty) ini pertama kali dikenalkan oleh Ragnar Nurkse dalam bukunya yang berjudul Problems Of Capital Formation In Underdeveloped Countries (1953). Lingkaran kemiskinan didefinisikan sebagai suatu rangkaian kekuatan yang saling mempengaruhi satu sama lain sehingga menimbulkan suatu kondisi di mana sebuah Negara akan tetap miskin dan akan mengalami banyak kesulitan untuk mencapai tingkat pembangunan yang lebih tinggi. Menurut Nurkse, kemiskinan bukan hanya disebabkan oleh tidak adanya pembangunan masa lalu, tetapi kemiskinan juga dapat menjadi faktor penghamabat dalam pembangunan di masa mendatang. Sehubungan dengan hal itu, lahirlah suatu ungkapan nurkse yang sangat terkenal yaitu “a country is poor because it is poor”. Pada hakikatnya konsep lingkaran kemiskinan menganggap bahwa : 1) ketidakmampuan untuk mengerahkan tabungan yang cukup, 2) kurangnya faktor pendorong untuk kegiatan penanaman modal, dan 3) tingkat pendidikan dan keahlian masyarakat yang relatif masih rendah , merupakan tiga faktor utama yang menghambat proses pembentukan modal dan pembangunan ekonomi di berbagai Negara yanga sedang berkembang. LINGKARAN SETAN KEMISKINAN DALAM PEREKONMIAN INDONESIA Pada awal pembangunan di Indonesia, beredar suatu teori yang sangat terkenal mula-mula dikemukakan oleh seorang ahli ekonomi asal Swedia dan penerima hadiah nobel untuk ekonomi, Ragnar Nurkse. Teori itu disebut teori “Lingkaran Setan Kemiskinan”, terjemahan dari “Vicius Sircle of Poverty” yaitu konsep yang mengandaikan suatu konstellasi melingkar dari daya- daya yang cenderung beraksi dan beraksi satu sama lain secara sedemikian rupa sehingga menempatkan suatu negara miskin terus menerus dalam suasana kemiskinan. Teori itu menjelaskan sebab-sebab kemiskinan dinegara-negara sedang berkembang yang umunya baru merdeka dari penjajahan asing. Bertolak dari teori inilah, kemudian dikembangkan teori-teori ekonomi pembangunan, yaitu teori yang telah dikembangkan lebih dahulu di Eropa Barat yang menjadi cara pandang atau paradigma untuk memahami dan memecahkan masalah-masalah ekonomi di negara-negara sedang berkembang, misalnya India atau Indonesia. Pada pkoknya teori itu mengatakan bahwa negara-negara sedang berkembang itu miskin dan tetap miskin, karena produktivitasnya rendah. Kerana rendah produktivitasnya, maka penghasilan seseoarang juga rendah yang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan konsumsinya yang minim. Karena itulah mereka tidak bisa menabung. Padahal tabungan adalah sumber utama pembentukan modal masyarakat sehingga capitalnya tidak efisien (boros). Untuk bisa membangun, maka lingkaran setan itu harus diputus, yaitu pada titik lingkaran rendahnya produktivitas, sebagai sebab awal dan pokok. Caranya adalah dengan memberi modal kepada pelaku ekonomi. Modal tersebut berasal dari utang luar negeri. Dari sinilah maka pemerintah terjebak dari teori itu. Dengan alasan tidak memiliki modal rupiah atau devisa, maka pemerintah melakukan utang luar negeri. Dalam wacana selanjutnya berdasar pengalaman negara-negara sedang berkembang muncul teori mengkoreksinya. Menurut kami untuk memutus lingkaran setan kemiskinan dari sisi supply yaitu dengan meningkatkan produktifitas yang rendah tersebut sehingga penghasilan yang mereka dapat bisa meningkat , dengan meningkatnya penghasilan mereka maka sebagian dari penghasilan tersebut dapat mereka tabung, denagn menabung maka investasi akan meningkat dan modal akan menjadi efisien (tidak boros). Berawal dari pendapatan yang rendah sehingga berdampak kepada penawaran yang rendah, maka investasi menjadi menurun sehingga modal tidak efisien. Hal ini berdampak kepada produktifitas yang rendah. KAJIAN SEDERHANA TENTANG LINGKARAN KEMISKINAN Strategi penanggulangan kemiskinan yang dilakukan bangsa Indonesia selang pembangunan jangka panjang pertama, menunjukkan hasil menggembirakan. Secara kuantitatif penduduk yang berada di garis kemiskinan pada tahun 1970-an adalah sekitar 60% dari jumlah total penduduk. Sedangkan tahun 1990-an angka tersebut turun menjadi 15% dari jumlah total penduduk Namun, dibalik keberhasilan itu upaya penanggulangan kemiskinan dihadapkan dengan kompleksitas permasalahan. Terutama menyangkut karakteristik dan sifat-sifat kemiskinan itu sendiri. Seperti yang dikatakan YB Mangunwijaya, “Menangani kemiskinan di Indonesia tidak bisa dilihat secara teknis praktis. Karena, kemiskinan itu sendiri sama seperti permukaan laut yang begitu luas.” Pendapat tentang kemiskinan dari para ahli dan peneliti lain, di antaranya, dalam mengkaji masalah kemiskinan ada beberapa hal yang perlu diketahui menyangkut definisi kemiskinan, yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut adalah kemiskinan yang diukur dengan membandingkan tingkat pendapatan orang atau keluarga dengan kebutuhan dasar minimum. Artinya, seseorang dikatakan miskin apabila pendapatannya kurang dari atau tidak mencapai pendapatan guna memenuhi kebutuhan dasar minimum. Sedangkan kemiskinan relatif biasanya diperkirakan dengan memperhatikan golongan berpendapatan rendah dari satu pola pendapatan. (Baca: Duprihatin Guhardja – 1993, hal 53). Sementara itu, Mubiarto (1983) dalam “Hidayat Syarif” mengatakan, dari beberapa penelitian di pedesaan pada umumnya kemiskinan terjadi disebabkan karena adanya pertumbuhan penduduk yang tinggi, persediaan lahan garapan yang sempit, dan kurangnya jumlah pangan yang tersedia. Seda (1980) dalam buku “Pengembangan Sumber Daya Keluarga” mengatakan, penyebab kemiskinan disebabkan tiga unsur, yaitu kemiskinan yang disebabkan oleh kondisi badaniah dan mental seseorang, kemiskinan karena adanya bencana alam, dan kemiskinan buatan. Seperti yang diketahui, kemiskinan yang diakibatkan oleh kondisi badaniah dan mental serta akibat bencana alam, memang harus diterima. Sedangkan kemiskinan buatan bukan berarti seseorang atau masyarakat itu secara sengaja membuat dirinya miskin, tapi lebih disebabkan oleh sikap mental dan struktur dalam masyarakat yang membuat dirinya menjadi miskin. Hartoyo (1993) mengatakan, selain hal-hal di atas, ada beberapa hal yang menjadi penyebab kemiskinan. Yaitu, kepincangan dalam pembagian pendapatan yang diakibatkan adanya pemilikan (asset) yang tidak merata, serta kesempatan kerja dan penyebaran distribusi pendapatan yang dipengaruhi oleh penyebaran teknologi. Juga, lembaga keuangan pedesaan dan penguasaan atas sumber-sumber produksi. Seperti digambarkan dalam diagram kemiskinan (circle of poverty) oleh Malasis (1975), maka strategi yang perlu dilakukan dalam menanggulangi kemiskinan adalah, penyadaran kritis bagi masyarakat bahwa persoalan kemiskinan adalah tanggung jawab bersama. Pengembangan kapasitas masyarakat dalam rangka mengembangkan sikap partisipatif dan kerelawanan. Memberikan kesempatan pada masyarakat untuk mengidentifikasi, menganalisa, dan memecahkan masalah sendiri. Pengembangan kapasitas pemerintah daerah dalam melihat persoalan melalui proses city learning center dan proses pelayanan pada masyarakat. Persoalan kemiskinan secara gradual dapat tertanggulangi ketika semua komponen pembangunan (masyarakat, kelompok peduli, dan pemda) mempunyai komitmen dalam rangka menanggulangi persoalan kemiskinan. (Nixon J Gerung, SF Tim 14, Kota Tomohon, KMW V Sulut; nina) Sumber : Buku Pengembangan Sumber Daya Keluarga (1993) 1. Kemiskinan Di Indonesia Kemiskinan menurut Wikipedia bahasa Indonesia adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan , pakaian , tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Masalah kemiskinan adalah masalah yang kompleks dan global. di Indonesia masalah kemiskinan seperti tak kunjung usai. masih banyak kita dapati para pengemis dan gelandangan berkeliaran tidak hanya di pedesaan bahkan di kota-kota besar seperti Jakarta pun pemandangan seperti ini menjadi tontonan setiap hari. Kini di Indonesia jerat kemiskinan semakin parah. Jumlah kemiskinan di Indonesia pada Maret 2009 saja mencapai 32,53 juta atau 14,15 persen (www.bps.go.id). Kemiskinan bukan semata-mata persoalan ekonomi melainkan kemiskinan kultural dan struktural. Hari Susanto (2006) mengatakan umumnya instrumen yang digunakan untuk menentukan apakah seseorang atau sekelompok orang dalam masyarakat tersebut miskin atau tidak bisa dipantau dengan memakai ukuran peningkatan pendapatan atau tingkat konsumsi seseorang atau sekelompok orang. Padahal hakikat kemiskinan dapat dilihat dari berbagai faktor. Apakah itu sosial-budaya, ekonomi, politik, maupun hukum. Menurut Koerniatmanto Soetoprawiryo menyebut dalam Bahasa Latin ada istilah esse (to be) atau (martabat manusia) dan habere (to have) atau (harta atau kepemilikan). Oleh sebagian besar orang persoalan kemiskinan lebih dipahami dalam konteks habere. Orang miskin adalah orang yang tidak menguasai dan memiliki sesuatu. Urusan kemiskinan urusan bersifat ekonomis semata. Bila kita cermati kondisi masyarakat dewasa ini. Banyak dari mereka yang tidak mampu memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Bahkan, hanya untuk mempertahankan hak-hak dasarnya serta bertahan hidup saja tidak mampu. Apalagi mengembangkan hidup yang terhormat dan bermartabat. Krisis ekonomi yang berkepanjangan menambah panjang deret persoalan yang membuat negeri ini semakin sulit keluar dari jeratan kemiskinan. Hal ini dapat kita buktikan dari tingginya tingkat putus sekolah dan buta huruf. Belum lagi tingkat pengangguran yang meningkat “signifikan.” Jumlah pengangguran terbuka tahun 2007 di Indonesia sebanyak 12,7 juta orang. Ditambah lagi kasus gizi buruk yang tinggi, kelaparan/busung lapar, dan terakhir, masyarakat yang makan “Nasi Aking.” 2. Dampak Kemiskinan Dampak dari kemiskinan terhadap masyarakat umumnya begitu banyak dan kompleks, diantaranya : 1. Pengangguran. Dengan banyaknya pengangguran berarti banyak masyarakat tidak memiliki penghasilan karena tidak bekerja. Karena tidak bekerja dan tidak memiliki penghasilan mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan pangannya. Secara otomatis pengangguran telah menurunkan daya saing dan beli masyarakat. Sehingga, akan memberikan dampak secara langsung terhadap tingkat pendapatan, nutrisi, dan tingkat pengeluaran rata-rata. 2. Kekerasan. Kekerasan-kekerasan yang marak terjadi akhir-akhir ini merupakan efek dari pengangguran. Karena seseorang tidak mampu lagi mencari nafkah melalui jalan yang benar dan halal. Ketika tak ada lagi jaminan bagi seseorang dapat bertahan dan menjaga keberlangsungan hidupnya maka jalan pintas pun dilakukan. Misalnya, merampok, menodong, mencuri, atau menipu. 3. Pendidikan Tingkat putus sekolah yang tinggi merupakan fenomena yang terjadi dewasa ini. Mahalnya biaya pendidikan membuat masyarakat miskin tidak dapat lagi menjangkau dunia sekolah atau pendidikan. Karena untuk makan satu kali sehari saja mereka sudah kesulitan. Kondisi seperti ini membuat masyarakat miskin semakin terpuruk lebih dalam. Tingginya tingkat putus sekola berdampak pada rendahya tingkat pendidikan seseorang. Dengan begitu akan mengurangi kesempatan seseorang mendapatkan pekerjaan yang lebih layak. Ini akan menyebabkan bertambahnya pengangguran akibat tidak mampu bersaing di era globalisasi yang menuntut keterampilan di segala bidang. 4. Kesehatan Seperti kita ketahui, biaya pengobatan sekarang sangat mahal. Hampir setiap klinik pengobatan apalagi rumah sakit swasta besar menerapkan tarif atau ongkos pengobatan yang biayanya melangit. Sehingga, biayanya tak terjangkau oleh kalangan miskin. 5. Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia Seperti telah disinggung di atas bahwa kemiskinan merupakan suatu masalah yang kompleks dan multidimensional yang tak terpisahkan dari pembangunan mekanisme ekonomi, sosial dan politik yang berlaku. Oleh karena itu setiap upaya pengentasan kemiskinan secara tuntas menuntut peninjauan sampai keakar masalah. Jadi, memang tak ada jalan pintas untuk mengentaskan masalah kemiskinan ini. Penanggulanganya tidak bisa dilakukan dengan tergesa-gesa. Komitmen pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2005-2009 yang disusun berdasarkan Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan (SNPK). Disamping turut menandatangani Tujuan Pembangunan Milenium (atau Millennium Development Goals) untuk tahun 2015, dalam RPJM-nya pemerintah telah menyusun tujuan-tujuan pokok dalam pengentasan kemiskinan untuk tahun 2009, termasuk target ambisius untuk mengurangi angka kemiskinan dari 18,2 persen pada tahun 2002 menjadi 8,2 persen pada tahun 2009. Dalam pelaksanaan program pengentasan nasib orang miskin, keberhasilannya bergantung pada langkah awal dari formulasi kebijakan, yaitu mengidentifikasikan siapa sebenarnya “si miskin” tersebut dan dimana ia berada. Kedua pertanyaan tersebut dapat dijawab dengan melihat profil dari si miskin. Ada tiga ciri yang menonjol dari kemiskinan di Indonesia. Pertama, banyak rumah tangga yang berada disekitar garis kemiskinan nasional, yang setara dengan PPP AS$1,55-per hari, sehingga banyak penduduk yang meskipun tergolong tidak miskin tetapi rentan terhadap kemiskinan. Kedua, ukuran kemiskinan didasarkan pada pendapatan, sehingga tidak menggambarkan batas kemiskinan yang sebenarnya. Banyak orang yang mungkin tidak tergolong miskin dari segi pendapatan dapat dikategorikan sebagai miskin atas dasar kurangnya akses terhadap pelayanan dasar serta rendahnya indikator-indikator pembangunan manusia. Ketiga, mengingat sangat luas dan beragamnya wilayah Indonesia, perbedaan antar daerah merupakan ciri mendasar dari kemiskinan di Indonesia. Tiga cara untuk membantu mengangkat diri dari kemiskinan adalah melalui pertumbuhan ekonomi, layanan masyarakat dan pengeluaran pemerintah. Masing-masing cara tersebut menangani minimal satu dari tiga ciri utama kemiskinan di Indonesia, yaitu: kerentanan, sifat multi-dimensi dan keragaman antar daerah. 6. Membuat Pertumbuhan Ekonomi Bermanfaat bagi Rakyat Miskin. Pertumbuhan ekonomi telah dan akan tetap menjadi landasan bagi pengentasan kemiskinan. Pertama, langkah membuat pertumbuhan bermanfaat bagi rakyat miskin merupakan kunci bagi upaya untuk mengkaitkan masyarakat miskin dengan proses pertumbuhan baik dalam konteks pedesaan-perkotaan ataupun dalam berbagai pengelompokan berdasarkan daerah dan pulau. Hal ini sangat mendasar dalam menangani aspek perbedaan antar daerah. Kedua, dalam menangani ciri kerentanan kemiskinan yang berkaitan dengan padatnya konsentrasi distribusi pendapatan di Indonesia, apapun yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat akan dapat dengan cepat mengurangi angka kemiskinan serta kerentanan kemiskinan. Membuat pertumbuhan bermanfaat bagi masyarakat miskin memerlukan langkah untuk membawa mereka pada jalan yang efektif untuk keluar dari kemiskinan. Hal ini berarti memanfaatkan transformasi struktural yang sedang berlangsung di Indonesia yang ditandai oleh dua fenomena. Pertama, sedang terjadi pergeseran dari kegiatan yang berbasis pedesaan ke kegiatan yang berbasis perkotaan. Kedua, telah terjadi pergeseran yang menonjol dari kegiatan bertani (farm) ke kegiatan non-tani (non-farm). Transformasi ini menunjukan adanya dua jalan penting yang telah diambil oleh rumah tangga untuk keluar dari kemiskinan di Indonesia. a. Peningkatan produktivitas pertanian. b. Peningkatan produktivitas non-pertanian,baik di daerah perkotaan maupun di daerah pedesaan. 7. Membuat Layanan Sosial Bermanfaat bagi Rakyat Miskin. Penyediaan layanan sosial bagi rakyat miskin baik oleh sektor pemerintah ataupun sektor swasta-adalah mutlak dalam penanganan kemiskinan di Indonesia. Pertama, hal itu merupakan kunci dalam menyikapi dimensi non-pendapatan kemiskinan di Indonesia. Indikator pembangunan manusia yang kurang baik, misalnya Angka Kematian Ibu yang tinggi, harus diatasi dengan memperbaiki kualitas layanan yang tersedia untuk masyarakat miskin. Hal ini lebih dari sekedar persoalan yang bekaitan dengan pengeluaran pemerintah, karena berkaitan dengan perbaikan sistem pertanggungjawaban, mekanisme penyediaan layanan, dan bahkan proses kepemerintahan. Kedua, ciri keragaman antar daerah kebanyakan dicerminkan oleh perbedaan dalam akses terhadap layanan, yang pada akhirnya mengakibatkan adanya perbedaan dalam pencapaian indikator pembangunan manusia di berbagai daerah. Dengan demikian, membuat layanan masyarakat bermanfaat bagi rakyat miskin merupakan kunci dalam menangani masalah kemiskinan dalam konteks keragaman antar daerah. Membuat layanan bermanfaat bagi masyarakat miskin memerlukan perbaikan sistem pertanggung jawaban kelembagaan dan memberikan insentif bagi perbaikan indikator pembangunan manusia. Saat ini, penyediaan layanan yang kurang baik merupakan inti persoalan rendahnya indikator pembangunan manusia, atau kemiskinan dalam dimensi non-pendapatan, seperti buruknya pelayanan kesehatan dan pendidikan. Bidang lain yang memerlukan perhatian adalah perbaikan akses bagi masyarakat miskin terhadap pelayanan untuk menekan kesenjangan antar daerah dalam hal indikator pembangunan manusia. Di bidang pendidikan, salah satu masalah kunci adalah tingginya angka putus sekolah di masyarakat miskin pada saat mereka melanjutkan pendidikan dari SD ke SMP. Dalam menyikapi aspek multidimensional kemiskinan, upaya-upaya hendaknya diarahkan pada perbaikan penyediaan layanan, khususnya perbaikan kualitas layanan itu sendiri. Upaya-upaya tersebut dapat di wujudkan dalam bentuk : a. Meningkatkan tingkat partisipasi sekolah menengah pertama b. Layanan kesehatan dasar yang lebih baik untuk masyarakat miskin maupun untuk penyedia layanan. c. Memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat miskin dalam mengakses air bersih dan sanitasi. d. Perjelas tanggungjawab fungsional dalam penyediaan layanan. e. Perbaiki penempatan dan manajemen PNS. f. Berikan insentif lebih besar untuk para penyedia layanan. 8. Membuat Pengeluaran Pemerintah Bermanfaat bagi Rakyat Miskin. Di samping pertumbuhan ekonomi dan layanan sosial, dengan menentukan sasaran pengeluaran untuk rakyat miskin, pemerintah dapat membantu mereka dalam menghadapi kemiskinan (baik dari segi pendapatan maupun non-pendapatan). Pertama, pengeluaran pemerintah dapat digunakan untuk membantu mereka yang rentan terhadap kemiskinan dari segi pendapatan melalui suatu sistem perlindungan sosial modern yang meningkatkan kemampuan mereka sendiri untuk menghadapi ketidakpastian ekonomi. Kedua, pengeluaran pemerintah dapat digunakan untuk memperbaiki indikator-indikator pembangunan manusia, sehingga dapat mengatasi kemiskinan dari aspek non-pendapatan. Membuat pengeluaran bermanfaat bagi masyarakat miskin sangat menentukan saat ini, terutama mengingat adanya peluang dari sisi fiscal yang ada di Indonesia saat kini. Pengurangan subsidi BBM merupakan langkah besar ke arah pengeluaran publik pemerintah yang lebih berpihak pada masyarakat miskin. Sampai saat ini, pengeluaran pemerintah tidak selalu bisa secara efektif mengatasi kendala yang dihadapi masyarakat miskin untuk keluar dari kemiskinan. Ketika pemerintah memperoleh kelonggaran fiskal menyusul realokasi subsidi BBM yang regresif, penting untuk memastikan bahwa pengeluaran tersebut benar-benar berdampak positif bagi masyarakat miskin. Sekarang pemerintah mempunyai kesempatan untuk menangani masalah kerentanan tinggi masyarakat miskin di Indonesia dengan cara mengarahkan belanja pemerintah ke dalam sistem jaminan sosial yang mampu mengurangi kerentanan tersebut. Salah satu komponen penting dari realokasi pengeluaran pemerintah adalah memusatkan perhatian pada upaya peningkatan penghasilan masyarakat miskin. Pengeluaran pemerintah yang bisa berdampak langsung pada peningkatan penghasilan juga akan berdampak positif pada penanganan kemiskinan. HUBUNGAN ANTARA KESENJANGAN PENDAPATAN DENGAN PERTUMBUHAN EKONOMI Hubungan antara tingkat kesenjangan pendapatan dengan pertumbuhan ekonomi dapat dijelaskan dengan Kuznet Hypothesis. Hipotesis tersebut berawal dari pertumbuhan ekonomi (berasal dari tingkat pendapatan yang rendah berasosiasi dalam suatumasyarakat agraris pada tingkat awal). Pada mulanya menaik pada tingkat kesenjangan pendapatan rendah hingga sampai pada suatu tingkat pertumbuhan tertentu selanjutnya menurun. Indikasi yang diberikanoleh Kuznet di atas didasarkan pada riset dengan menggunakan data time series terhadap indikator kesenjangan negara Inggris, Jerman, dan Amerika Serikat. Hipotesis Kuznet Hypothesis Pemikiran tentang mekanisme yangterjadi pada phenomena “Kuznet” bermula dari transfer yang berasal dari sektor tenaga Kerja dengan produktivitas rendah (dan tingkat kesenjangan pendapatannya rendah), ke sektor yang mempunyai produktivitas tinggi (dan tingkat kesenjangan menengah). Dengan adanya kesenjangan antar sektor maka secara subtansial akan menaikan kesenjangan diantaratenaga kerja yang bekerja pada masing-masing sektor (Ferreira,1999, 4). Versi dinamis dari Kuznet Hypothesis, menyatakan bahwa kecepatan pertumbuhanekonomi dalam beberapa tahun (dasa warsa) memberikan indikasi naiknya tingkatkesenjangan pendapatan dengan memperhatikan initial level of income (Deininger &Squire, 1996a). Periode pertumbuhan ekonomi yang hampir merata sering berasosiasi dengan kenaikan kesenjangan pendapatan yang menurun. Reformasi ekonomi yang terjadi pada transisi pereAsia Tengah (ECA=Eastern Europe and Central Asia) memberikan kesimpulan nyata (empirical result) yang berbeda. Dengan memperhatikan sampel dari 64 perubahan dalam rata-rata pendapatan dan kesenjangan antara tahun 1984 dan 1994 Ravalion dan Chen (1997) menemukan hubungan yang signifikan dan berkorelasi negatif antarapertumbuhan ekonomi dengan perubahan Inequality Income Per-capita. Permasalahan ini dapat dijelaskan dengan memodifikasi model pertumbuhan seperti yang terlihat dalam model I pada persamaan. Hasil estimasi model regresi. Fakta yang di dapat mencerminkan conditional convergence karena kesenjangan pendapatan dan penguasaan asset mempunyai tanda negatif dan signifikan. Tanda koefisien positif pada human capital merupakan hal yang wajar terjadi, dan tidak bertentangan dengan studi literatur empiris yang ada saat ini. PERANAN INVESTASI DALAM MENGURANGI KESENJANGAN PENDAPATAN Model pertumbuhan ekonomi dapat dimodifikasi untuk melihat peranan investasi dalam mempengaruhi pertumbuhan agregat. Peranan investasi terlihat dari hubungannya yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan signifikan pada derajat α = 0.05. Nilai koefisien regresi yang didapat sebesar 0.402724, berarti jika investasi naiksebesar 1% maka pertumbuhan ekonomi akan ikut menaik sebesar 0.40%. Hal ini menunjukan bahwa investasi merupakan determinan dari pertumbuhan yang baik. Walaupun peranannya masih di bawah pembentukan sumber daya manusia. Dengan memasukan investasi dalam model terlihat bahwa nilai koefisien kesenjangan pendapatan adalah relatif sama (sekitar 0.26) dan masih bertanda negatif serta signifikan pada derajat α = 0.20. Hal ini menunjukan bahwa investasi perkapita yang dilakukan tidak membawa dampak perubahan pada kesenjangan pendapatan. Hasil ini agak berbeda dengan literatur yang ada (Figini, 1999 dan Deininger dan Olinto; 2000) yang menyatakan bahwa peranan investasi adalah positif dan signifikan dalam proses redistribusi pendapatan. Pertanyaan penting dari hasil ini yaitu bagaimanakah alokasi dari investasi yang terjadi? Apakah dialokasikan untuk peningkatan redistribusi pendapatan? Ataukah dialokasikan ke proyekproyek yang lain? Investasi yang dilakukan menurunkan kesenjangan kepemilikan tanah. Hal ini terlihat dari menurunnya nilai koefisien regresi sebesar 0.1432192412 atau sebesar 0.14%. Walaupun kecil tapi masih signifikan dalam proses redistribusi kepemilikan tanah. Hubungan antara kesenjangan kepemilikan tanah dengan pertumbuhan ekonomi masih negatif dan signifikan pada derajat α = 0.20. Berarti proses investasi yang dilakukan membantu program pemerintah untuk redistribusi penguasaan tanah.Model pertumbuhan yang memasukan investasi mengurangi pengaruh pembentukan human capital terhadap pertumbuhan ekonomi. Nilai koefisien regresi yang di dapat turun sebesar 0.435291349 atau 0,43%. Hubungan yang terjadi masih negative dan signifikan pada derajat α =0,05. Investasi yang berupa barang modal atau kapital yang lain meningkatkan effisiensi alokasi sumber daya ekonomi, sehingga peranan human capital menurun dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Kesimpulan sementara yang dapat kita ambil adalah peningkatan investasi tidak berdampak menurunkan kesenjangan pendapatan dalam model pertumbuhan, tetapi memperbaiki redistribusi kepemilikan tanah. Pada sisi yang lain kenaikan investasi menyebabkan penurunan peranan dari human capital, hal ini disebabkan kenaikan investasi akan menyebabkan semakin baiknya efisiensi alokasi sumber daya ekonomi. PERAMALAN MODEL REGRES Salah satu tujuan pembentukan model regresi adalah untuk peramalan. peramalan adalah sebuah (atau sekumpulan)pendugaan kuantitatif tentang kemungkinan kejadian yang akan datang. HUBUNGAN ANTARA PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KEMISKINAN Dasar teori dari korelasi antara pertumbuhan pendapatan per kapita dan tingkat kemiskinan tidak berbeda dengan kasus pertumbuhan ekonomi dengan ketimpangan dalam distribusi pendapatan. Mengikuti hipotesis Kuznets, pada tahap awal dari proses pembangunan, tingkat kemiskinan cenderung meningkat, dan pada saat mendekati tahap akhir dari pembangunan jumlah orang miskin berangsur-angsur berkurang. Banyak faktor lain selain pertumbuhan pendapatan yang juga berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di suatu wilayah/Negara, seperti derajat pendidikan tenaga kerja dan struktur ekonomi. Dalam persamaan tersebut, elastisitas dari ketidakmerataan dalam distribusi pendapatan terhadap pertumbuhan pendapatan adalah suatu komponen kunci dari perbedaan antara efek bruto (ketimpangan konstan) dan efek neto (ada efek dari perubahan ketimpangan) dari pertumbuhan pendapatan terhadap kemiskinan. Apabila elastisitas neto dan bruto dari kemiskinan terhadap pertumbuhan pendapatan dinyatakan masing-masing dengan g dan l, elastisitas dari ketimpangan terhadap pertumbuhan dengan b, dan elastisitas dari kemiskinan terhadap ketimpangannya. Untuk mendapatkan elastisitas bruto dari kemiskinan terhadap pertumbuhan dan elastisitas dari kemiskinan terhadap ketimpangan (pertumbuhan sebagai variable yang dapat dikontrol), digunakan persamaan : Kemiskinan tidak hanya berkorelasi dengan pertumbuhan output agregat atau PDB atau PN, tetapi juga dengan pertumbuhan output di sektor-sektor ekonomi secara individu. Peningkatan 1% output di sektor pertanian mengurangi jumlah orang yang hidup di bawah garis kemiskinan sedikit di atas 1%, persentase pertumbuhan yang sama dari output di sektor industry dan di sektor jasa hanya mengakibatkan pengurangan kemiskinan antara 1/4% hingga 1/3%. Model yang digunakan untuk mengestimasi pengaruh dari pertumbuhan PDB terhadap tingkat kemiskinan pada prinsipnya sama seperti persamaan (4.3). Sedangkan untuk mengukur relasi antara kemiskinan dan pertumbuhan. . Elastisitas pertumbuhan PDB dari pendapatan per kapita dari kelompok miskin adalah 1%, yang artinya pertumbuhan rata-rata output sebesar 1% membuat 1% peningkatan pendapatan dari masyarakat miskin. Sedangkan hasil estimasi dari Timmer (1997) bahwa elastisitas tersebut hanya sekitar 8%, yang artinya kurang dari proporsional keuntungan bagi kelompok miskin dari pertumbuhan ekonomi. Perhitungan elastisitas kemiskinan yang umum digunakan di dalam literatur mengenai pembangunan ekonomi di NSB untuk mendapatkan variasi-variasi di dalam sensitivitas dari penurunan kemiskinan terhadap pertumbuhan. Elastisitas ini biasanya diinterpretasikan sebagai persentase perubahan kemiskinan untuk suatu kenaikan 1% dalam laju pertumbuhan ekonomi. Dalam teori, elastisitas-elastisitas kemiskinan member kesan suatu pola pertumbuhan yang lebih efektif dalam mengurangi kemiskinan karena kesenjangan yang berkurang dalam distribusi pendapatan dan tingkat-tingkat yang rendah dari kesenjangan awal. Studi-studi empiris lainnya yang juga membuktikan adanya suatu relasi negatif (trade-off) yang kuat antara laju pertumbuhan pendapatan dan tingkat kemiskinan adalah dari Deininger dan Squire (1995-1996). Studi mereka ini yang juga memakai data lintas Negara sangat menarik karena tidak menemukan suatu keterkaitan yang sistematis walaupun relasi antara pertumbuhan PDB dan pengurangan kemiskinan positif. Lainnya, misalnya hasil penelitian dari Ravallion dan Chen (1997) yang menggunakan data dari survei-survei pendapatan/pengeluaran konsumsi rumah tangga (RT) di 67 NSB dan Negara-negara transisi untuk periode 1981-1994 juga menunjukan bahwa penurunan kemiskinan hamper selalu berbarengan dengan peningkatan pendapatan rata-rata per kapita atau standar kehidupan, dan sebaliknya kemiskinan bertambah dengan kontraksi ekonomi. Hasil plot antara perubahan laju kemiskinan (dalam log) dengan rata-rata atau nilai tengah dari pengeluaran konsumsi atau pendapatan antarsurvei menunjukan suatu tren yang negatif. Sedangkan hasil studi empiris yang dilakukan oleh Mills dan Pernia (1993) dengan metode yang sama (analisis lintas Negara) menunjukan bahwa kemiskinan di suatu Negara akan semakin rendah jika laju pertumbuhan ekonominya pada tahun-tahun sebelumnya tinggi, dan semakin tinggi laju pertumbuhan PDB semakin cepat turunnya tingkat kemiskinan. Juga, studi yang dilakukan oleh Wodon (1999) dengan memakai data panel regional untuk kasus Bangladesh menunjukan bahwa pertumbuhan ekonomi mengurangi tingkat kemiskinan, baik di daerah perkotaan maupun daerah pedesaan. Jadi, dalam perdebatan akademis selama ini mengenai hubungan antara pertumbuhan dan penurunan kemiskinan, pertanyaan pokoknya adalah : apakah pertumbuhan ekonomi memihak kepada orang miskin? Dalam akhir 1990-an, term “pertumbuhan yang prokemiskinan” (sebut PPG) ini menjadi terkenal saat banyak ekonom mulai menganalisis paket-paket kebijakan yang dapat mencapai penurunan kemiskinan yang lebih cepat lewat pertumbuhan ekonomi dan perubahan distribusi pendapatan. PPG secara umum didefinisikan sebagai pertumbuhan ekonomi yang membuat penurunan kemiskinan yang signifikan. Dalam usaha memberikan relevansi analisis dan operasional terhadap konsep tersebut, di dalam literature muncul dua pendekatan. Pendekatan pertama memfokuskan pada keyakinan bahwa orang-orang miskin pasti mendapatkan keuntungan dari pertumbuhan ekonomi walaupun tidak proporsional. Artinya, pertumbuhan ekonomi memihak kepada orang miskin jika dibarengi dengan suatu pengurangan kesenjangan; atau dalam perkataan lain, pangsa pendapatan dari kelompok miskin meningkat bersamaan dengan pertumbuhan ekonomi. Pendekatan ini disebut juga definisi relative dari PPG. Walaupun secara intuisi menarik, pendekatan atau definisi ini terbatas, terutama saat diterapkan di dalam suatu konteks operasional. Dalam definisi PPG ini, pertumbuhan bisa mengurangi kesenjangan. Namun, dengan memfokuskan terlalu berat pada kesenjangan, suatu paket kebijakan bisa mengakibatkan hasil-hasil yang suboptimal bagi kedua kelompok rumah tangga (RT): RT miskin dan RT nonmiskin; atau laju penurunan kemiskinan bisa lebih kecil (World Bank, 2005). Pendekatan kedua fokus pada percepatan laju pertumbuhan pendapatan dari kelompok miskin lewat pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat dan dengan memperbesar kesempatan-kesempatan bagi orang-orang miskin untuk berpartisipasi dalam pertumbuhan, yang hasilnya memperbesar laju penurunan kemiskinan. Bukti empiris memberi kesan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah penggerak utama laju PPG, tetapi perubahan-perubahan dalam kesenjangan bisa memperbesar atau mengurangi laju tersebut. Jadi, mempercepat laju PPG mengharuskan tidak hanya pertumbuhan yang lebih pesat, tetapi juga upaya-upaya untuk memperbesar kemampuan-kemampuan dari orang-orang miskin untuk mendapatkan keuntungan dari kesempatan-kesempatan yang di ciptakan oleh pertumbuhan ekonomi. Dengan penekanan pada akselerasi laju pengurangan kemiskinan, pendekatan ini konsisten dengan komitmen masyarakat dunia terhadap tujuan pertama dari Mellinium Development Goals (MDG), yakni pengurangan setengah dari proporsi dari masyarakat di sunia yang hidup kurang dari 1 dilar AS per hari (disebut kemiskinan ekstrem) antara tahun 1990 dan tahun 2015. Hubungan antara pertumbuhan ekonomi atau peningkatan output dan kemiskinan menghasilkan suatu dasar kerangka pemikiran, yakni efek trickle-down dari pertumbuhan ekonomi dalam bentuk peningkatan kesempatan kerja atau pengurangan pengangguran dan peningkatan upah/pendapatan dari kelompok miskin. Dengan asumsi bahwa ada mekanisme yang diperlukan untuk memfasilitasi trickle-down dari keuntungan dari pertumbuhan ekonomi kepada kelompok miskin, pertumbuhan ekonomi bisa menjadi suatu alat yang efektif bagi pengurangan kemiskinan. Sumber : Perekonomian Indonesia (Tulus Tambunan) BAB 3 PENUTUP 1. KESIMPULAN • Kemiskinan menurut Wikipedia bahasa Indonesia adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan , pakaian , tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. • Dampak dari kemiskinan terhadap masyarakat umumnya begitu banyak dan kompleks, diantaranya : pengangguran, kekerasan, masalah pendidikan dan masalah kesehatan. • Komitmen pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2005-2009 yang disusun berdasarkan Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan (SNPK). • Ada tiga ciri yang menonjol dari kemiskinan di Indonesia. Pertama, banyak rumah tangga yang berada disekitar garis kemiskinan nasional. Kedua, ukuran kemiskinan didasarkan pada pendapatan, sehingga tidak menggambarkan batas kemiskinan yang sebenarnya. Ketiga, mengingat sangat luas dan beragamnya wilayah Indonesia, perbedaan antar daerah merupakan ciri mendasar dari kemiskinan di Indonesia. • Tiga cara untuk membantu mengangkat diri dari kemiskinan adalah melalui pertumbuhan ekonomi, layanan masyarakat dan pengeluaran pemerintah. • Memiliki banyak polemik dalam menuntaskan kemiskinan membuat Indonesia harus sesegera mungkin berbenah diri. Kemiskinan memang tidak mungkin dihilangkan, namun bukan tidak mungkin untuk mengurangi persentase kemiskinan. Negara yang ingin membangun perekonomiannya harus mampu meningkatkan standar hidup penduduk negaranya, yang diukur dengan kenaikan penghasilan riil per kapita. Indonesia sebagai negara berkembang memenuhi aspek standar kemiskinan diantaranya merupakan produsen barang primer, memiliki masalaha tekanan penduduk, kurang optimalnya sumberdaya alam yang diolah, produktivitas penduduk yang rendah karena keterbelakangan pendidikan, kurangnya modal pembanguan, dan orientasi ekspor barang primer karena ketidakmampuan dalam mengolah barang- barang tersebut menjadi lebih berguna. 2. SARAN • Masalah kemiskinan hendaknya menjadi prioritas agar tidak menimbulkan masalah-maslah lain. • Dalam hal pengentasan kemiskinan perlu diperhitungkan kebijakan-kebijakan apa yang cocok dengan profil kemiskinan yang sedang dihadapi. DAFTAR PUSAKA • Sr.Tulus T.H Tambunan, 2001, Perekonomian Indonesia dan temuan empiris, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarat. • www.bps.go.id • http://www.ekonomirakyat.org/index4.php • http://www.ekonomirakyat.org • www.p2kp.org/wartaarsipdetil.asp?mid=897&catid=2& • http://images.asetbangsa.multiply.multiplycontent.com/.../... • http://andist.wordpress.com/2008/03/21/pengertian-kemiskinan/ • http://elietaliestianisuganda.blogspot.com/2011/02/hubungan-antara-pertumbuhan-ekonomi-dan.html • http://aindua.wordpress.com/2011/03/15/kemiskinan-dan-kesenjangan-pendapatan/ • http://journal.uii.ac.id/index.php/JEP/article/viewFile/621/547

KELOMPOK 5:
1.EDY SUSANTO
2.MUHAMMAD PUTRA IRMANDA
3.INSAN KAMIL
4.ANGGA PRANA FAISAL

KELAS: 1EB22

KONDISI MASA KRISIS EKONOMI YANG BERKEPANJANGAN DI INDONESIA

BAB 1 PENDAHULUAN A. Latar Belakang Krisis moneter dan ekonomi yang berlangsung setahun lebih telah memicu munculnya krisis politik, sosial, budaya, dan mulai mengarah ke krisis total kehidupan bangsa. Artinya, nuansa krisis terasa tealh menyentuh hampir seluruh sendi kehidupan. Tidak terelakkan dalam kondisi demikian sumber daya manusia sebagai salah satu penyangga kelangsungan kehidupan bangsa di masa datang terpuruk dalam kondisi cukup memprihatinkan. Tidak hanya kualitas fisik, kualitas sosial pun mengalami kemerosotan tajam. Hal ini dapat diamati dengan meningkatnya pengangguran dan kemiskinan absolut serta munculnya berbagai gejolak sosial, seperti amuk masa, penjarahan, pembunuhan, perkosaan, dan tindakan keji diluar perikemanusiaan yang terjadi silih berganti di beberapa daerah. Berbagai kerusuhan dan tindakan kriminal itu menyadarkan kita bahwa nilai-nilai kemanusiaan yang diyakini sebagai unsur pendukung utama dalam membentuk kualitas sumber daya manusia tampaknya begitu gampang dilecehkan dan direndahkan tanpa ada perasaan berdosa. Bila situasi ini berlanjut terus sangat mungkin dapat mengancam eksistensi kehidupan bangsa di masa datang. Segudang prestasi pembangunan ekonomi orde baru seakan lenyap tersapu bersih oleh badai krisis ekonomi berkepanjangan sejak media 1997 hingga 2005. prestasi orde baru yang patut dicatat diantaranya ialah pertumbuhan ekonomi tinggi, swasembada beras, penurunan jumlah penduduk miskin secara signifikan, inflasi yang terkendali, stabilitas rupiah terhadap valuta asing, pendapatan per kapita di atas us$1000 sehingga indonesia meningkat peringkatnya dari negara miskin menjadi negara berpenghasilan menengah bawah, kontribusi sektor industri pengolahan terhadap pdb di atas 25 persen sehingga indonesia hampir mendekati klasifikasi negara industri baru, kontribusi ekspor non-migas dalam perolehan devisa telah melampaui ekspor migas sehingga ketergantungan pada ekspor migas semakin dapat dikurangi. sederetan pencapaian prestasi ekonomi tersebut menjadi luluh lantak oleh badai krisis ekonomi. jumlah penduduk miskin meningkat secara signifikan, inflasi di atas dua digit lagi, pasokan sembilan bahan pokok tersendat, kurs rupiah terhadap valuta asing anjlok, pendapatan perkapita turun menjadi us$600, utang luar negeri menggunung, perbankan nasional nyaris “collaps”, sektor industri banyak yang gulung tikar, phk dan pengangguran merajalela, penanaman modal asing tak kunjung datang. berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, makalah singkat ini akan mencoba memahami sebab-sebab terjadinya krisis ekonomi berkepanjangan di indonesia, kemudian memberikan sumbangsih pemikiran dalam penataan kembali struktur bangunan perekonomian nasional, terutama aspek moneter dan kelembagaan keuangan dan perbankan serta kelembagaan politik ketatanegaraan, dari perspektif ekonomi politik islam. B. Perumusan Masalah Dari latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka ada beberapa rumusan masalah yang dapat dijadikan sebagai dasar kajian dalam penelitian yang akan dilakukan dengan tujuan untuk mempermudah penulisan skripsi ini. selainitu, perumusan msalah ini diperlukan sebagai cara untuk mengambil keputusan di akhir penulisan skripsi. adapun perumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 1. Apakah terdapat hubungan timbal balik antara utang luar negeri dengan pertumbuhan ekonomi indonesia? 2. Apakah terdapat hubungan keseimbangan jangka panjang antara utang luar negeri dengan pertumbuhan ekonomi indonesia? 3. Bagaimana hubungan antara utang luar negeri dengan pertumbuhan ekonomi di indonesia sebelum dan sesudah krisis ekonomi ? C. Tujuan Penelitian Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Untuk mengetahui hubungan timbal balik antara utang luar negeri dan pertumbuhan ekonomi di indonesia. 2. Untuk mengetahui hubungan keseimbangan jangka panjang antara utang luar negeri dengan pertumbuhan ekonomi di indonesia. 3. Untuk mengetahui pengaruh utang luar negeri (foreign debt) terhadap pertumbuhan ekonomi indonesia sebelum dan sesudah krisis moneter. D. Manfaat Penelitian Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah : 1. Bahan masukan bagi pemerintah atau instansi yang terkait. 2. Sebagai bahan studi dan literature bagi mahasiswa fakultas ekonomi universitas gunadarma terutama bagi mahasiswa yang ingin melakukan penelitian selanjutnyan dalam cabang ilmu ekonomi makro. 3. Sebagai bahan referensi dan informasi bagi penelitian selanjutnya,sekaligus untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi penulis. 4. Sebagai bahan tambahan dan pelengkap terhadap penelitian yang sudah ada sebelumnya. 5. Sebagai masukan bagi masyarakat indonesia agar dapat mengetahui kondisi perekonomian indonesia yang berhubungan dengan utang luar negeri dan kurs sebelum dan sesudah krisis. BAB 2 ISI + GAMBAR Indikator Utama Ekonomi Indonesia 1990 - 1997 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 pertumbuhan ekonomi (%) 7,24 6,95 6,46 6,50 7,54 8,22 7,98 4,65 tingkat inflasi (%) 9,93 9,93 5,04 10,18 9,66 8,96 6,63 11,60 neraca pembayaran (us$ juta) 2,099 1,207 1,743 741 806 1,516 4,451 -10,021 neraca perdagangan 5,352 4,801 7,022 8,231 7,901 6,533 5,948 12,964 neraca berjalan -3.24 -4,392 -3,122 -2,298 -2.96 -6.76 -7,801 -2,103 neraca modal 4,746 5,829 18,111 17,972 4,008 10,589 10,989 -4,845 pemerintah (neto) 633 1,419 12,752 12,753 307 336 -522 4,102 swasta (neto) 3,021 2,928 3,582 3,216 1,593 5,907 5,317 -10.78 pma (neto) 1,092 1,482 1,777 2,003 2,108 4,346 6,194 1,833 cadangan devisa akhir tahun (us$ juta) 8,661 9,868 11,611 12,352 13,158 14,674 19,125 17,427 (bulan impor nonmigas c&f) 4,7 4,8 5,4 5,4 5,0 4,3 5,2 4,5 debt-service ratio (%) 30,9 32,0 31,6 33,8 30,0 33,7 33,0 nilai tukar des. (rp/us$) 1,901 1,992 2,062 2.11 2.2 2,308 2,383 4.65 apbn* (rp. milyar) 3,203 433 -551 -1.852 1,495 2,807 818 456 tahun anggaran sumber : bps, indikator ekonomi; bank indonesia, statistik ekonomi keuangan indonesia; world bank, indonesia in crisis, july 2, 1998 Sebagai konsekuensi dari krisis moneter ini, bank indonesia pada tanggal 14 agustus 1997 terpaksa membebaskan nilai tukar rupiah terhadap valuta asing, khususnya dollar as, dan membiarkannya berfluktuasi secara bebas (free floating) menggantikan sistim managed floating yang dianut pemerintah sejak devaluasi oktober 1978. dengan demikian bank indonesia tidak lagi melakukan intervensi di pasar valuta asing untuk menopang nilai tukar rupiah, sehingga nilai tukar ditentukan oleh kekuatan pasar semata. nilai tukar rupiah kemudian merosot dengan cepat dan tajam dari rata-rata rp 2.450 per dollar as juni 1997 menjadi rp 13.513 akhir januari 1998, namun kemudian berhasil menguat kembali menjadi sekitar rp 8.000 awal mei 1999. Krisis Moneter dan faktor-faktor penyebabnya : Penyebab dari krisis ini bukanlah fundamental ekonomi indonesia yang selama ini lemah, hal ini dapat dilihat dari data-data statistik di atas, tetapi terutama karena utang swasta luar negeri yang telah mencapai jumlah yang besar. yang jebol bukanlah sektor rupiah dalam negeri, melainkan sektor luar negeri, khususnya nilai tukar dollar as yang mengalami overshooting yang sangat jauh dari nilai nyatanya1 . krisis yang berkepanjangan ini adalah krisis merosotnya nilai tukar rupiah yang sangat tajam, akibat dari serbuan yang mendadak dan secara bertubi-tubi terhadap dollar as (spekulasi) dan jatuh temponya utang swasta luar negeri dalam jumlah besar. seandainya tidak ada serbuan terhadap dollar as ini, meskipun terdapat banyak distorsi pada tingkat ekonomi mikro, ekonomi indonesia tidak akan mengalami krisis. dengan lain perkataan, walaupun distorsi pada tingkat ekonomi mikro ini diperbaiki, tetapi bila tetap ada gempuran terhadap mata uang rupiah, maka krisis akan terjadi juga, karena cadangan devisa yang ada tidak cukup kuat untuk menahan gempuran ini. krisis ini diperparah lagi dengan akumulasi dari berbagai faktor penyebab lainnya yang datangnya saling bersusulan. analisis dari faktor-faktor penyebab ini penting, karena penyembuhannya tentunya tergantung dari ketepatan diagnosa. Anwar nasution melihat besarnya defisit neraca berjalan dan utang luar negeri, ditambah dengan lemahnya sistim perbankan nasional sebagai akar dari terjadinya krisis finansial (nasution: 28). bank dunia melihat adanya empat sebab utama yang bersamasama membuat krisis menuju ke arah kebangkrutan (world bank, 1998, pp. 1.7 -1.11). yang pertama adalah akumulasi utang swasta luar negeri yang cepat dari tahun 1992 hingga juli 1997, sehingga l.k. 95% dari total kenaikan utang luar negeri berasal dari sektor swasta ini, dan jatuh tempo rata-ratanya hanyalah 18 bulan. bahkan selama empat tahun terakhir utang luar negeri pemerintah jumlahnya menurun. sebab yang kedua adalah kelemahan pada sistim perbankan. ketiga adalah masalah governance, termasuk kemampuan pemerintah menangani dan mengatasi krisis, yang kemudian menjelma menjadi krisis kepercayaan dan keengganan donor untuk menawarkan bantuan finansial dengan cepat. yang keempat adalah ketidak pastian politik menghadapi pemilu yang lalu dan pertanyaan mengenai kesehatan presiden soeharto pada waktu itu. Mengapa terjadi Krisis Ekonomi? Krisis ekonomi di indonesia hampir tak pernah terbayangkan bakal terjadi oleh para ekonom, bahkan oleh para ekonom kelas dunia pada lembaga-lembaga keuangan internasional seperti imf dan world bank. kisah sukses empat negara industri baru asia yakni korea selatan, taiwan, hong kong dan singapura telah menyilaukan mata para ekonom “mainstream” neo-klasik sehingga tak mampu lagi memperkirakan perkembangan ekonomi negara-negara asia tenggara secara tepat karena yang diprediksikan bakal terjadi adalah indonesia dan beberapa negara asia tenggara seperti malaysia, philipina dan thailand segera menyusul menjadi negara industri baru di asia tenggara. ketidakmampuan para ekonom untuk memprediksikan bakal terjadinya krisis dalam perekonomian indonesia dapat dipahami mengingat bahwa beberapa indikator utama ekonomi makro atau fundamental ekonomi indonesia saat itu memang cukup kuat. misalnya, cadangan devisa cukup untuk membiayai kebutuhan impor selama 6 (enam) bulan, inflasi di bawah dua digit, pertumbuhan ekonomi di atas 7 % dan cukup kuat, lalu mengapa terjadi krisis seterusnya. kalau fundamental ekonomi ekonomi? Ada beberapa faktor penyebab terjadinya krisis ekonomi berkepanjangan di Indonesia : Pertama dan terutama adalah krisis kepercayaan. kedua, kekurangtepatan dalam mendiagnosa dan memberikan resep penyembuhan/penanggulangan krisis. ketiga, akumulasi kekurangtepatan kebijakan ekonomi. keempat, faktor internasionalisasi pasar modal yang berkarakter spekulatif dan tidak stabil. kelima kelembagaan ekonomi terutama kelembagaan perbankan yang kurang kuat. kelima faktor tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: Kedua, krisis ekonomi bukan semata-mata disebabkan oleh faktor ekonomi atau faktor moneter melainkan juga atau bahkan lebih merupakan faktor krisis kepercayaan. sewaktu kurs rupiah terus merosot, kemudian presiden soeharto mencanangkan kemungkinan penerapan currency board system (cbs) dalam sistem moneter indonesia, sebagaimana diterapkan di hong kong, maka reaksi pasar cenderung positif dalam bentuk penguatan nilai rupiah terhadap valuta asing. hal itu menunjukkan bahwa kemerosotan nilai rupiah bukan semata-mata disebabkan oleh faktor kelangkaan devisa melainkan karena ketidakpastian pasar yang diikuti dengan tindakan spekulatif para pelaku pasar yang justru memperkeruh keadaan. tindakan spekulatif ini ternyata dapat dihentikan dengan pencanangan kemungkinan penerapan currency board system. rencana ini gagal dilaksanakan karena tidak termasuk dalam skema butir-butir letter of intens (loi) yang telah disepakati imf dan pemerintah r.i. rencana ini juga ditentang oleh frans seda, mantan menteri keuangan orde baru, dengan alasan bahwa tidak ada lembaga yang menjamin sistem ini. artinya, bila cbs ini diterapkan kemudian gagal, siapa yang bertanggung jawab? sebaliknya bila pemerintah menerapkan secara konsisten seluruh butir loi maka imf adalah lembaga yang bertanggung jawab atas kesuksesan atau kegagalannya. dalam hal ini, menurut frans seda, indonesia telah mempunyai pengalaman yang baik dengan pihak imf. ketika wacana penerapan cbs ini terus berkembang, anwar nasution selaku ahli ekonomi moneter indonesia juga menentang dengan alasan bahwa cbs hanya cocok untuk negara kecil semacam hong kong. selain itu bila pemerintah ri menolak uluran tangan imf, kemungkinan besar negeri ini akan jatuh menjadi negara miskin. Ketiga, penyebab krisis yang kedua ialah kekurangtepatan dalam mendiagnosa dan merumuskan resep pemulihan krisis ekonomi. bagi imf, penyebab krisis ekonomi indonesia ialah semua kebijakan ekonomi yang mendistorsi atau tidak pro-pasar seperti subsidi bbm dan listrik, tata niaga jeruk dan cengkeh, sistem perbankan yang kurang sehat, tata niaga dan monopoli bulog, proyek-proyek industri strategis seperti iptn, program mobil nasional (mobnas), terlalu banyaknya bumn dan lain-lain. oleh karena itu langkah-langkah kebijakan ekonomi baik fiskal, moneter, perdagangan, industri dan kelembagaan semuanya diarahkan pada konsep-konsep ekonomi neo-klasik yang sangat pro-liberalisasi pasar. anehnya, meskipun seluruh butir-butir pil pahit loi telah ditelan bulat-bulat, krisis ekonomi tak kunjung usai. padahal biaya yang harus ditanggung oleh pemerintah untuk mendukung program pemulihan ekonomi ala imf, terutama untuk program penjaminan simpanan nasabah pada perbankan nasional sedemikian besarnya yakni sekitar rp 650 triliun. belum lagi utang luar negeri baru ke imf bertambah lebih dari us$40 miliar. dengan demikian pemerintah telah membayar mahal “dokter ekonomi” imf yang “malpraktek”. mengapa imf tidak bertanggungjawab atas kegiatan “malpraktek” dalam menangani krisis ekonomi di indonesia sebagaimana dikatakan oleh frans seda? Apa sebenarnya akar permasalahan krisis ekonomi di indonesia dan di negara-negara asia lainnya? dalam hal ini mahathir mohammad mensinyalir bahwa akar permasalahannya terletak pada internasionalisasi pasar modal dimana penggunaan mata uang domestik (ringgit) untuk transaksi keuangan internasional melalui pasar modal, ternyata banyak disalahgunakan untuk kegiatan spekulatif. internasionalisasi pasar modal sangat rawan terhadap kegiatan spekulatif karena investasi portofolio dalam pasar modal bersifat jangka pendek dan sangat rentan terhadap isu-isu sosial, politik dan ekonomi. dengan menghentikan fungsi ringgit untuk transaksi keuangan internasional maka berhenti pula kegiatan spekulatif perdagangan mata uang domestik. itulah yang dilakukan mahathir mohammad untuk menangani krisis moneter di negaranya. hasilnya sangat mujarab. perekonomian malaysia pulih kembali dari krisis moneter dalam waktu relatif singkat tanpa harus membebani pemerintah dengan dana “recovery” perbankan dan utang luar negeri baru. dengan demikian penyebab penyakit krisis moneter malaysia dan beberapa negara di asia terutama di indonesia sebenarnya adalah begitu sederhana dan resep untuk mengobatinyapun begitu sederhana, bukan seperti penyakit gawat yang disebabkan oleh kanker ganas dan harus diobati dengan penyinaran chemotheraphy, suatu ciri khas cara pengobatan barat. Penyebab krisis ekonomi yang ketiga adalah akumulasi kekurangtepatan dengan kebijakan ekonomi. deregulasi perbankan 1983 dan liberalisasi perbankan 1988 telah bertanggungjawab atas terjadinya kenaikan suku bunga pinjaman di atas 2 digit. akibatnya banyak sektor usaha yang meminjam dana valuta asing untuk membiayai bisnisnya semata-mata karena bunganya lebih murah dibandingkan dengan pinjaman rupiah dari perbankan nasional. akibatnya utang luar negeri sektor swasta mulai membengkak, apalagi sejak dikeluarkan keppres no: 39/1991 yang memberikan keleluasaan kepada sektor swasta untuk meminjam dana dari lembaga keuangan internasional. pembengkakan utang berjangka pendek yang segera jatuh tempo, berakibat pada tekanan terhadap permintaan valuta asing, yang selanjutnya berakibat pada semakin lemahnya nilai tukar rupiah. deregulasi dan liberalisasi sektor perbankan nasional dan liberalisasi akses terhadap lembaga keuangan internasional, sayangnya kurang diimbangi dengan penguatan aspek kelembagaannya. sebagai contoh, hampir semua perbankan melanggar ketentuan legal lending limit (l3). selain itu sektor swasta tak pernah melaporkan jumlah utangnya ke bank indonesia dan departemen keuangan sebagaimana disyaratkan dalam keppres no: 39/1991 sehingga pemerintahpun tak tahu berapa jumlah utang swasta kepada lembaga keuangan internasional sewaktu terjadi krisis ekonomi. Program reformasi ekonomi IMF menurut imf, krisis ekonomi yang berkepanjangan di indonesia disebabkan karena pemerintah baru meminta bantuan imf setelah rupiah sudah sangat terdepresiasi. strategi pemulihan imf dalam garis besarnya adalah mengembalikan kepercayaan pada mata uang, yaitu dengan membuat mata uang itu sendiri menarik. inti dari setiap program pemulihan ekonomi adalah restrukturisasi sektor finansial. (fischer 1998b). sementara itu pemerintah indonesia telah enam kali memperbaharui persetujuannya dengan imf, second supplementary memorandum of economic and financial policies (mefp) tanggal 24 juni, kemudian 29 juli 1998, dan yang terakhir adalah review yang keempat, tanggal 16 maret 1999. Langkah-langkah Kebijakan untuk Mengatasi Krisis Ekonomi Langkah kebijakan yang diambil selama krisis ini terfokus kepada mengembalikan kestabilan makroekonomi dan membangun kembali infrastruktur ekonomi, khususnya di sektor perbankan dan dunia usaha. Mengingat kompleksnya masalah yang dihadapi, strategi umum dari program-program ekonomi yang diterapkan di negara-negara yang mengalami krisis serupa bertumpu pada empat bidang pokok:12 • Di bidang moneter, ditempuh kebijakan moneter ketat untuk mengurangi laju inflasi dan penurunan atau depresiasi nilai mata uang lokal secara berlebihan. • Di bidang fiskal, ditempuh kebijakan yang lebih terfokus kepada upaya relokasi pengeluaran untuk kegiatan-kegiatan tidak produktif kepada kegiatan-kegiatan yang diharapkan dapat mengurangi social cost yang ditimbulkan oleh krisis ekonomi. Salah satu bentuknya adalah dengan program Jaring Pengaman Sosial. • Di bidang pengelolaan (governance), ditempuh kebijakan untuk memperbaiki kemampuan pengelolaan baik di sektor publik maupun swasta. Termasuk di dalamnya upaya mengurangi intervensi pemerintah, monopoli, dan kegiatankegiatan yang kurang produktif lainnya. • Di bidang perbankan, ditempuh kebijakan yang akan memperbaiki kelemahankelemahan sistem perbankan berupa program restrukturisasi perbankan yang bertujuan untuk mencapai dua hal, yaitu: mengatasi dampak krisis dan menghindari terjadinya krisis serupa di masa datang. Penataan kembali perekonomian indonesia diperspektif ekonomi politik islam Bila disadari bahwa salah satu sebab utama terjadinya krisis ekonomi adalah karena tingginya suku bunga pinjaman dan membengkaknya utang luar negeri sebagai konsekuensi dari liberalisasi kebijakan moneter dan keuangan internasional maka secara prinsipiil, ajaran islam sedari dulu sudah melarang riba, usury, atau bunga dalam transaksi bisnis. sebagai alternatif, islam menawarkan konsep musyarakah atau profit-loss sharing, mudharabah atau profit-sharing, murabahah atau cost-plus margin, baibitsamanajil, qardhul hasan atau pinjaman kebajikan tanpa imbalan apapun kecuali pengembalian pokok pinjaman. secara bertahap perbankan nasional harus dibebaskan dari unsur bunga sehingga investor lebih terkonsentrasi pada pengembangan usaha yang menguntungkan tanpa harus memikirkan pengembalian beban bunga pinjaman. kegiatan bisnis berdasarkan prinsip partnership atau kemitraan dan participatory secara luas harus digalakkan di segala lini. Salah satu keunggulan sistem perbankan tanpa bunga ialah adanya dorongan yang kuat bagi pihak perbankan untuk menyalurkan seluruh dana pihak ketiga pada kegiatan sektor riil, karena kelebihan likuiditas tidak dibenarkan untuk ditanam dalam bentuk sertifikat finansial berbasis bunga seperti sbi, sebagaimana terjadi pada perbankan konvensional. indikasinya sangat jelas bahwa “finance to deposit ratio” atau fdr perbankan syariah selalu berkisar pada angka 100, sedangkan “loan to deposit ratio” atau ldr perba sial, serta sahih dari segi ibadah maupun muamalah. dalam rangka pemberdayaan ekonomi skala mikro, dewasa ini telah beroperasi sekitar 3.037 unit baitulmal wat tamwil (bmt) atau bank dan lembaga keuangan kikro syariah. hasil penelitian p2e-lipi menunjukkan bahwa lembaga ekonomi mikro syariah ini mempunyai kinerja yang baik, ditinjau dari aspek kelembagaan maupun perannya dalam memberdayakan usaha skala mikro. begitu optimisnya sehingga pinbuk selaku institusi “think tank” bmt mentargetkan berdirinya 10.000 unit bmt pada tahun 2010 dan suatu saat diharapkan terwujud “satu desa satu bmt” (sdsb). kalau bmt ini terbukti cukup efektif sebagai institusi pemberdaya dan pengembang usaha-usaha skala mikro maka sudah sewajarnya bila pemerintah memberikan iklim yang kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya institusi ini. Konsep ekonomi islam lainnya yang layak dipertimbangkan secara sungguh-sungguh adalah prinsip menjauhkan diri dari kegiatan ekonomi yang spekulatif atau maisyir seperti mengais keuntungan dari fluktuasi kurs mata uang. pada hakekatnya fluktuasi kurs mata uang tidak perlu terjadi kalau sistem moneter internasional menggunakan mata uang tunggal, misalnya dengan menggunakan standar emas dan atau perak dan atau perunggu. meskipun sistem moneter ini berasal dari jaman kekaisaran romawi dan persia tetapi karena tetap berlaku sejak zaman rasulullah saw hingga kekhalifahan islam yang terakhir di turki pada tahun 1924, berarti sistem ini dibenarkan secara syariat. sistem moneter berdasarkan fiat money yang sama sekali tidak didukung dengan cadangan emas dari setiap mata uang yang beredar, telah mengakibatkan ketidakstabilan nilai mata uang, yang berujung pada inflasi dan fluktuasi kurs mata uang domestik terhadap mata uang asing, yang selanjutnya dimanfaatkan oleh para spekulan sebagai ajang judi dalam sektor finansial, yang hampir tidak ada kaitannya dengan pengembangan sektor riil, bahkan seringkali mendestabilisasinya dalam bentuk krisis moneter, bahkan krisis ekonomi berkepanjangan seperti di indonesia baru-baru ini. Dalam rangka mencapai dan memelihara kestabilan ekonomi makro, terdapat empat kebijakan umum yang diambil selama periode sebelum krisis, yaitu: • Menerapkan kebijakan fiskal/anggaran berimbang untuk menghindari penggunaan hutang domestik dalam pembiayaan pengeluaran pemerintah. • Menerapkan kebijakan moneter yang berhati-hati yang menjaga agar pertumbuhan likuiditas sesuai dengan pertumbuhan permintaan riil. • Menjaga agar nilai tukar rupiah selalu berada pada posisi yang realistis. Pada awalnya ini dilakukan melalui kebijakan devaluasi setiap kali situasi ekonomi menuntut demikian. Kemudian, kemudian sejak tahun 1986 hal ini dilakukan melalui penyesuaian sasaran nilai tukar rupiah secara harian yang ditujukan untuk memelihara daya saing industri-industri berorientasi ekspor dan sekaligus agar perkembangan nilai tukar rupiah sesuai dengan kondisi permintaan dan penawaran di pasar valuta asing. • Mempertahankan kebijakan lalu lintas modal (devisa) bebas sejak tahun 1971. Kebijakan ini telah membantu menarik investasi asing dan membuat perekonomian Indonesia dapat dengan relatif cepat menyesuaikan diri terhadap perubahan kondisi di pasar internasional. BAB 3 PENUTUP A.Kesimpulan Krisis ekonomi yang tengah berlangsung ini memang bukan tanggung-jawab imf dan tidak bisa dipecahkan oleh imf sendiri. namun kekurangan yang paling utama dari imf adalah bahwa imf dalam program bantuannya tidak mencari pemecahan terhadap masalah yang pokok dan sangat mendesak ini dan berputar-putar pada reformasi struktural yang dampaknya jangka panjang. bila semua kekuatan bantuan ini dikumpulkan sekaligus secara dini, maka hal ini dengan cepat akan memulihkan kembali kepercayaan masyarakat dalam negeri dan internasional. namun bantuan dana imf dan ketergantungan harapan pada imf ini di(salah)gunakan untuk menekan pemerintah indonesia untuk melaksanakan reformasi struktural secara besar-besaran. ibaratnya orang yang sudah hampir tenggelam diombang-ambing ombak laut tidak segera ditolong dengan dilempari pelampung, tapi disuruh belajar berenang dahulu. Reformasi struktural sebagaimana yang dianjurkan oleh imf memang mendasar dan penting, tetapi dampak hasilnya baru bisa dirasakan dalam jangka panjang, sementara pemecahan masalahnya sudah sangat mendesak, di mana makin ditunda makin banyak perusahaan yang jatuh bergelimpangan. banyak perusahaan yang mengandalkan pasaran dalam negeri tidak bisa menjual barang hasil produksinya karena perusahaan-perusahaan ini umumnya memiliki kandungan impor yang tinggi dan harga jualnya menjadi tidak terjangkau dengan semakin jatuhnya nilai tukar rupiah. jadi, utang luar negeri swasta dan nilai tukar rupiah yang merosot jauh dari nilai riilnya adalah masalah-masalah dasar jangka pendek, yang lama tidak disinggung oleh imf. di sini timbul keragu-raguan akan kemurnian kebijakan reformasi imf, sehingga timbul teka-teki, apakah imf benar-benar tidak melihat inti permasalahannya atau berpura-pura tidak tahu? atau imf mengambil kesempatan dalam kesempitan untuk memaksakan perubahan-perubahan yang sudah lama menjadi duri di matanya dan bagi bank dunia serta mewakili kepentingan-kepentingan asing? tampaknya di balik anjuran program pemulihan kegiatan ekonomi ada titipan-titipan politik dan ekonomi dari negara-negara besar tertentu. program reformasi imf secara mencurigakan mengulang kembali tuntutan-tuntutan deregulasi ekonomi yang sudah sejak bertahun-tahun didengungkan oleh bank dunia dan belum sepenuhnya dilaksanakan oleh pemerintah indonesia (lihat world bank, 1996, bab 2;world bank, 1997, bab 4 dan 5). B. Saran • Masalah masa krisis ekonomi ekonomi yang berkepanjangan di indonesia hendaknya menjadi prioritas agar tidak menimbulkan masalah-masalah lain. • Dalam hal ini masalah masa krisis ekonomi ekonomi yang berkepanjangan di indonesia perlu diperhitungkan kebijakan-kebijakan apa yang cocok dengan krisis ekonomi yang sedang dihadapi. DAFTAR PUSTAKA • sr.tulus t.h tambunan, 2001, perekonomian indonesia dan temuan empiris, penerbit ghalia indonesia, jakarat. • www.bi.go.id/nr/rdonlyres/427ea160.../bempvol1no4mar.pdf • http://azizfahri.blogspot.com/2011/04/transisi-demokrasi-di-indonesia.html • http://www.ekonomi.lipi.go.id/informasi/publikasi/publikasi_detil2.asp?vnomo=130 • http://www.chynsoncomputer.com/krisis-moneter/index.php • http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/17252/5/chapter%20i.pdf • http://www.bi.go.id/biweb/html/sambutan/makalah-13-2003-gbi.pdf • http://www.krisis-nasional-dan-arah-reformasi.html

KELOMPOK 5:
1.EDY SUSANTO
2.MUHAMMAD PUTRA IRMANDA
3.INSAN KAMIL
4.ANGGA PRANA FAISAL

KELAS: 1EB22